Laporan keuangan Puskesmas merupakan sarana untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian hasil kinerja Puskesmas ................. pada khususnya dan untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian pembangunan kesehatan, yang meliputi kinerja penyelenggaraan standar pelayanan minimal di bidang kesehatan, pencapaian target indikator Millenium Development Goal bidang kesehatan, serta berbagai upaya yang terkait dengan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan lintas sektor.
Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi kinerja dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Semoga Laporan Keuangan Puskesmas ini bermanfaat bagi semua pihak, baik pemerintah, organisasi profesi, pihak swasta dan masyarakat. Kritik dan saran dari semua pihak sangat kami butuhkan guna penyempurnaan penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas ................. yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas ............... Tahun 2024 ini, kami ucapkan terimakasih.
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas selama satu periode pelaporan.
Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi kinerja dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Setiap entitas mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :
1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan entitas dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban entitas dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
Tujuan penyusunan laporan keuangan
Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik di Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten ................. pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten ............. pada umumnya dengan:
1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan di SKPD dalam kerangka Pemerintah Kabupaten ................ serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD di Pemerintah Kabupaten ............ mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi SKPD di Pemerintah Kabupaten .................... berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD di Pemerintah Kabupaten ................, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
7. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan SKPD di Pemerintah Kabupaten .................... menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Landasan hukum penyusunan laporan keuangan di Puskesmas ..............
Pemerintah Kabupaten .................. adalah:
1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara.
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara.
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akuntansi Berbasis Akrual .
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten .............. Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar